Kenaikan PBB di Pati: Benarkah Hanya Masalah Ekonomi?

Redaksibengkulu.co.id – Kenaikan drastis Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian dibatalkan, memicu gelombang protes besar dan desakan mundur bagi Bupati. Kejadian ini membuktikan bahwa kebijakan perpajakan yang tidak transparan dan memberatkan rakyat bukan hanya masalah ekonomi semata, melainkan juga berdimensi politik yang sangat krusial. Pajak, sebagai kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat, jika dilanggar—baik melalui ketidakadilan, korupsi, atau kebijakan yang keliru—akan berdampak fatal bagi pemerintahan.

Presiden Prabowo Subianto perlu segera mengambil langkah strategis untuk meredam gejolak ini. Potensi penyebaran protes ke daerah lain yang mengalami ketidakadilan pajak serupa sangat besar. Lebih mengkhawatirkan lagi, isu ini rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Metode penunggangan politik yang perlu diwaspadai antara lain pemanfaatan isu populer, pengalihan fokus, penyisipan agenda tersembunyi, infiltrasi dan kooptasi, serta polarisasi isu.

Pemerintah harus berhati-hati. Gerakan yang awalnya murni menuntut keadilan bisa disusupi dan dimanipulasi untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Dari perspektif ekonomi politik, pajak merupakan instrumen penting negara sebagaimana dijelaskan Henry Fawcett dalam "Manual of Political Economy". Fawcett, ekonom dan politisi Inggris, menjabarkan prinsip-prinsip perpajakan yang adil dan efisien, mengadopsi "Canon of Taxation" Adam Smith: kesetaraan, kepastian, kemudahan, dan ekonomi. Pajak yang berlebihan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, hubungan negara dan warga negara dalam konteks pajak bukan hanya transaksi ekonomi, tetapi juga politik. Pajak sebagai alat kekuasaan negara dan alat alokasi sumber daya. Pemikiran ekonomi Islam, khususnya Ibnu Khaldun, Al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah, juga memberikan perspektif penting. Ibnu Khaldun menekankan pajak sebagai pendorong produktivitas, bukan sekadar sumber pendapatan, serta pentingnya keadilan dan proporsionalitas. Al-Ghazali mengizinkan pajak tambahan dalam kondisi darurat dengan syarat adil dan transparan. Sementara Ibnu Taimiyah cenderung menolak pajak tambahan kecuali dalam kondisi darurat yang sangat ketat. Menariknya, teori Kurva Laffer tentang penurunan tarif pajak yang meningkatkan pendapatan pajak total, telah diutarakan Ibnu Khaldun berabad-abad silam.

Praktik perpajakan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan: kompleksitas regulasi, kesenjangan kepatuhan, ketidakadilan beban pajak, kualitas layanan, dan pemanfaatan penerimaan pajak. Korupsi di kalangan pegawai pajak juga menjadi masalah serius yang perlu ditangani secara komprehensif. Sejarah mencatat bagaimana isu pajak dapat memicu keruntuhan pemerintahan, seperti Perang Belasting di Sumatera Barat, Boston Tea Party, dan Revolusi Prancis. Bahkan di era modern, kebijakan pajak yang keliru dapat memicu krisis politik, seperti kasus Perdana Menteri Inggris Liz Truss.

Kesimpulannya, isu pajak di Pati bukanlah masalah sepele. Pemerintah perlu: (1) menerapkan kebijakan pajak yang adil, berimbang, dan transparan; (2) lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan negara dan menerapkan efisiensi pengeluaran; dan (3) meredam gejolak di Pati secara holistik untuk mencegah meluasnya protes dan mencegah potensi penunggangan politik.