Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi vital untuk semester II-2026, sebuah langkah strategis guna membendung tekanan ekonomi global. Kebijakan ini, tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2026, secara resmi menghapus bea masuk atau menetapkan tarif 0% untuk impor sejumlah komoditas krusial.
Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menjelaskan bahwa insentif ini secara spesifik ditujukan bagi sektor industri perawatan dan perbaikan pesawat (Maintenance, Repair, and Overhaul/MRO) serta impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang berfungsi sebagai bahan baku utama industri petrokimia.
Menurut Haryo, kebijakan ini merupakan respons langsung terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membantu dunia usaha menghadapi gejolak ekonomi global yang terus memicu peningkatan biaya produksi. "Dengan berkurangnya beban biaya, diharapkan pelaku usaha dapat mempertahankan operasional, meningkatkan efisiensi, dan tetap kompetitif di pasar global," ujar Haryo dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu (25/7/2026).
Also Read
Secara lebih rinci, bagi industri MRO, tarif bea masuk 0% berlaku untuk impor barang dan bahan yang esensial dalam proses perawatan dan perbaikan pesawat udara. Langkah ini diproyeksikan mampu menekan biaya operasional perusahaan, sekaligus menjadikan layanan perawatan pesawat di dalam negeri jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan penyedia jasa di luar negeri.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan fasilitas bea masuk 0% atas impor LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia. Pengurangan biaya bahan baku ini diharapkan dapat mendorong industri petrokimia untuk memproduksi material dasar dengan efisiensi yang lebih tinggi, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi berbagai industri hilir yang menggunakan produk petrokimia. Khusus untuk impor LPG sebagai bahan baku industri petrokimia, fasilitas tarif bea masuk 0% ini berlaku selama enam bulan melalui pos tarif 9845.10.00 dan 9845.20.00.
PMK Nomor 50 Tahun 2026, yang merupakan perubahan ketiga atas PMK Nomor 26/PMK.010/2022, telah ditetapkan pada 15 Juli 2026 dan mulai berlaku efektif tujuh hari setelah diundangkan.
Terkait ketentuan pelaksanaan fasilitas bea masuk bagi industri MRO, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2026. Regulasi ini merinci kriteria dan tata cara pemanfaatan insentif fiskal bagi perusahaan jasa industri reparasi dan pemeliharaan pesawat udara. Sementara itu, kriteria perusahaan industri petrokimia yang berhak memanfaatkan skema khusus atas impor LPG sebagai bahan baku diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1944 Tahun 2026, mencakup impor LPG dengan kode HS 2711.12.00 dan 2711.13.00.
Haryo menegaskan, inisiatif ini merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil. "Dengan efisiensi biaya produksi, diharapkan pelaku industri memiliki ruang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat daya saing di kancah global," pungkas Haryo.
