Redaksibengkulu.co.id – Pemerintah baru saja meluncurkan paket stimulus ekonomi 2025 yang terdiri dari 17 program ambisius. Paket ini diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/9/2025). Program ini terdiri dari 8 program akselerasi di tahun 2025, 4 program berkelanjutan hingga 2026, dan 5 program prioritas untuk menyerap tenaga kerja.
Airlangga menjelaskan, paket ini dirancang untuk memberikan suntikan vital bagi perekonomian nasional. Delapan program akselerasi tahun 2025 meliputi program magang bagi lulusan baru, perluasan insentif pajak penghasilan (PPh) pasal 21 untuk pekerja di sektor pariwisata, bantuan pangan, diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi pekerja informal di sektor transportasi online, program perumahan dari BPJS Ketenagakerjaan, program padat karya, deregulasi, dan proyek percontohan peningkatan kualitas permukiman di DKI Jakarta.
Empat program yang akan dilanjutkan hingga 2026 mencakup perpanjangan insentif pajak bagi UMKM, perpanjangan insentif PPh 21 untuk pekerja di sektor pariwisata dan industri padat karya, serta diskon iuran JKK dan JKM bagi pekerja bukan penerima upah (BPU). Lima program penyerapan tenaga kerja difokuskan pada koperasi desa, peremajaan perkebunan rakyat, pengembangan kampung nelayan, revitalisasi tambak, dan modernisasi kapal nelayan.
Related Post
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa paket stimulus ini tidak akan memperburuk defisit APBN. Ia menjelaskan bahwa anggaran telah disiapkan, terutama untuk bantuan pangan beras 10 kg selama dua bulan (Oktober-November) senilai Rp 7 triliun. Purbaya juga menekankan pemanfaatan sisa anggaran tahun berjalan untuk meminimalisir dampak terhadap defisit.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan kesiapannya untuk segera merealisasikan program stimulus, khususnya terkait JKK dan JKM serta program magang. Namun, ia masih perlu merumuskan mekanisme dan regulasi yang tepat. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan penyerapan tenaga kerja, namun tetap perlu dipantau ketat agar tidak berdampak negatif terhadap APBN. Pertanyaannya, mampukah program ini mencapai targetnya tanpa mengorbankan stabilitas keuangan negara?
Tinggalkan komentar