Redaksibengkulu.co.id melaporkan, komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mengakselerasi pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 Gigawatt (GW) telah menjadi sorotan utama dalam agenda transisi energi nasional. Target ambisius ini, yang diharapkan rampung sebelum tahun 2029, tidak hanya bertujuan mencapai kemandirian energi Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi Tanah Air sebagai pelopor energi bersih di kawasan ASEAN. Namun, keberhasilan mega proyek ini dinilai tidak hanya bergantung pada besarnya target, melainkan pada fondasi implementasi yang kokoh dan strategis.
Pernyataan tegas mengenai percepatan PLTS 100 GW ini disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5) lalu. Sejatinya, gagasan PLTS 100 GW ini pertama kali dilontarkan Presiden Prabowo pada Juni 2025, dengan visi mendorong Indonesia mencapai bauran energi terbarukan 100% pada tahun 2035. Program ini mencakup pembangunan PLTS 80 GW tersebar dan 20 GW terpusat, sebagai langkah krusial menuju target net zero emission (NZE) pada 2060 atau lebih cepat.
Pada Maret lalu, program ini kembali ditegaskan sebagai strategi vital untuk menanggulangi krisis energi dan menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam jangka pendek dan menengah. Sejak saat itu, berbagai instansi pemerintah mulai menyusun rencana implementasi.
Also Read
IESR: Fondasi Lebih Penting dari Angka Kapasitas
Institute for Essential Services Reform (IESR) menggarisbawahi bahwa keberhasilan mega proyek PLTS 100 GW ini bukan semata-mata soal target kapasitas yang masif. Lebih dari itu, kuncinya terletak pada kemampuan pemerintah dalam membangun fondasi implementasi yang gesit, terukur, dan mampu direplikasi secara luas.
"Pada periode awal atau take-off period, selain membangun tata kelola dan perencanaan, pemerintah perlu memprioritaskan program-program quick wins yang dapat langsung mengurangi konsumsi minyak diesel, membuka investasi, serta meningkatkan akses listrik bersih bagi masyarakat, dan membangun optimisme bahwa Indonesia dapat melaksanakan program yang ambisius ini," ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5/2026).
Fabby mengidentifikasi tiga agenda prioritas yang harus menjadi fokus awal implementasi PLTS 100 GW:
- Percepatan Program Dedieselisasi: Mengganti pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) dengan PLTS.
- Akselerasi PLTS Atap dan Battery Energy Storage System (BESS): Mendorong pemasangan PLTS di atap bangunan dan integrasi sistem penyimpanan energi.
- Pengembangan Model Pengelolaan PLTS Desa: Melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Ketiga agenda ini, menurut Fabby, sangat penting karena dapat menjadi bukti konkret bahwa program PLTS 100 GW bukan sekadar ambisi kapasitas, melainkan strategi transformasi sistem energi yang nyata.
Dedieselisasi: Pintu Masuk Strategis "Quick Win"
Fabby menilai program dedieselisasi sebagai salah satu pintu masuk paling strategis untuk mempercepat implementasi PLTS 100 GW. Indonesia masih memiliki ribuan lokasi pembangkit diesel, terutama di wilayah terpencil dan kepulauan. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, PLN sendiri telah mengidentifikasi sekitar 3.996 generator diesel di 1.234 lokasi terpencil dan menargetkan pengurangan pasokan listrik dari PLTD sebesar 80 persen pada tahun 2030.
Untuk itu, pemerintah perlu meninjau ulang mekanisme pengadaan proyek dedieselisasi agar lebih menarik bagi pengembang dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. "Bundling proyek dapat dilakukan secara selektif, khususnya pada wilayah dengan cakupan yang lebih kecil tetapi kapasitas proyek lebih besar. Pendekatan ini dapat mengurangi kompleksitas logistik, meningkatkan skala keekonomian, dan membuat proyek lebih bankable bagi investor," terang Fabby.
Selain PLTD terisolasi, Fabby juga menyoroti potensi penghematan diesel pada sistem kelistrikan besar melalui program fat burning. Konsep ini memanfaatkan PLTS dan BESS untuk mengurangi konsumsi BBM pada pembangkit diesel yang masih beroperasi dalam sistem kelistrikan utama. Mengingat konsumsi BBM PLN masih mencapai sekitar 4 juta kiloliter per tahun dengan biaya operasional yang tinggi, penggantian sebagian peran PLTD dengan PLTS dan BESS dapat menjadi strategi penghematan yang signifikan, asalkan mekanisme pengadaannya disiapkan dengan jelas dan transparan.
