Redaksibengkulu.co.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik tajam terhadap alokasi anggaran di tingkat daerah. Sorotan utamanya tertuju pada praktik belanja yang dinilai tidak produktif, bahkan menyentil pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp 8 miliar. Pernyataan ini disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediamannya, Hambalang, Bogor, pada Kamis (19/3/2026), yang kemudian menjadi perbincangan hangat.
Prabowo mengungkapkan keprihatinannya bahwa masih banyak kebutuhan dasar masyarakat di daerah yang belum terjamah, seperti pembangunan jembatan desa, sementara dana daerah justru dialokasikan untuk pos-pos yang jauh dari skala prioritas. “Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” ujar Prabowo, dengan nada bertanya, “Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur?” Meskipun demikian, ia menegaskan kesiapannya untuk mengambil tanggung jawab, seraya menyerukan transparansi dan keadilan dalam pengelolaan keuangan publik.
Secara blak-blakan, Prabowo menyoroti inefisiensi dalam pola belanja daerah, termasuk pengadaan fasilitas mewah bagi pejabat. “Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkapnya. Sebagai perbandingan yang mencolok, Prabowo menekankan bahwa dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia memilih menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri, yakni mobil Maung, yang harganya jauh lebih terjangkau. “Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya, menggarisbawahi komitmennya terhadap penghematan anggaran.
Also Read
Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyerukan pentingnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para kepala daerah dalam mengelola anggaran publik. Ia mengingatkan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan harus benar-benar dialokasikan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar untuk agenda kunjungan kerja yang kurang substansial. “Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” pungkas Prabowo, menegaskan kembali esensi tugas utama kepala daerah: melayani masyarakat dengan sepenuh hati. “Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta.”
