Redaksibengkulu.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), akhirnya angkat bicara mengenai nasib 13 ribu Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai Dapur MBG. Program ini sebelumnya dituding boros anggaran hingga Rp 1 triliun per bulan dan menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Zulhas memastikan pemerintah telah menyiapkan strategi penanganan yang terbagi dalam dua kategori prioritas untuk mengatasi polemik ini.
Dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, pada Rabu (29/7/2026), Zulhas menjelaskan bahwa penanganan akan diprioritaskan untuk daerah dengan angka stunting tinggi atau yang berada di zona merah. "Itu nasibnya bagaimana? Kita bagi dua, yang daerah tertinggal, yang tadi digambarkan oleh Kepala BGN dan Menkes itu stuntingnya tinggi, kalau di peta itu daerah merah, itu prioritas," tegas Zulhas.
Ia mencontohkan wilayah seperti Papua, Papua Pegunungan, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menjadi fokus utama. "Misalnya ya, Papua Pegunungan, NTT, Papua-Papua dan NTT. Nah ini kita akan selesaikan sebulan ini," imbuhnya, menunjukkan komitmen pemerintah untuk penanganan cepat di daerah paling rentan.
Also Read
Sementara itu, untuk sebagian besar titik SPPG lainnya yang tersebar di wilayah Sumatera dan Jawa, pemerintah membutuhkan waktu penanganan sekitar dua bulan. Zulhas mengakui bahwa diperlukan studi lebih lanjut untuk mencari jalan keluar dari persoalan di wilayah-wilayah tersebut. "Dari 13.000 (titik SPPG) itu sebagian artinya. Nah sebagian besar, itu kita perlu waktu dua bulan. Itu ada di Sumatera, ada di Jawa, ya. Sisanya kami akan pelajari perlu waktu dua bulan," bebernya.
Polemik Dapur MBG ini mencuat setelah Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, pada Jumat (12/6/2026), mendesak pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap 13 ribu titik SPPG. Ia menyoroti potensi pemborosan anggaran yang fantastis dan meminta investigasi terkait temuan tersebut, serta sanksi tegas jika terbukti ada pelanggaran.
Menanggapi gelombang protes dan tuntutan, Zulhas juga meminta kepada para pihak terkait agar tidak lagi melakukan aksi demonstrasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus merinci bentuk penyelesaian untuk sisa wilayah tersebut dan memastikan seluruh proses berjalan transparan. "Jadi para teman-teman yang bergerak di bidang ini, kalau sudah membaca komunikasi, harap memahami. Jadi gak usah datang lagi, apa demo lagi," ujarnya.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menambahkan bahwa pihaknya telah mengantongi data-data wilayah dengan angka stunting tinggi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes). "Maka kami akan memprioritaskan bagaimana berdasarkan data itu kami cek manakala sudah ada dapur yang memang sudah dibangun segera untuk kami bisa operasionalkan," jelas Sudaryono. Ia menyebutkan daerah merah tersebut termasuk di Papua, NTT, serta beberapa bagian di Sumatera dan Jawa.
Senada, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membenarkan telah menyerahkan peta daerah rawan stunting kepada BGN. Budi menargetkan SPPG yang sudah siap di daerah-daerah dengan angka stunting tinggi dapat segera dibuka operasionalnya sebelum 5 Agustus. "Karena beliau (Kepala BGN) punya wajib khusus untuk stunting, beliau tuh sudah punya beberapa SPPG Pak, ‘Ini mau dibuka apa enggak, 13 ribuan’. Nah kita udah lihat Pak ini ada peta-peta yang stunting itu saya baru WA, termasuk sampai lokasi-lokasinya sudah ada kabupaten, kotanya, itu nanti akan segera diputuskan oleh Bapak Kepala BGN," tutur Budi.
Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap dapat meredam kekhawatiran publik dan memastikan program pemenuhan gizi berjalan efektif serta akuntabel, terutama bagi daerah yang paling membutuhkan.
