Redaksibengkulu.co.id – Sebuah surat berisi tarif baru dari mantan Presiden AS Donald Trump justru disambut gembira oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, pemimpin junta militer Myanmar. Surat yang menyatakan rencana pengenaan tarif 40% terhadap ekspor Myanmar ke AS mulai 1 Agustus 2022 itu, dianggap Min Aung Hlaing sebagai sebuah "kehormatan". Ironisnya, AS dan sebagian besar negara Barat bahkan tak mengakui junta militer sebagai pemerintah sah Myanmar.
Pernyataan Min Aung Hlaing yang menyebut surat tersebut sebagai "undangan menggembirakan" untuk terus berpartisipasi dalam ekonomi AS, menimbulkan pertanyaan besar. Konflik bersenjata yang berkepanjangan di Myanmar, yang ditandai dengan tuduhan kejahatan perang terhadap militer oleh PBB dan berbagai organisasi HAM, seakan diabaikan begitu saja. AS sendiri telah menjatuhkan sanksi terhadap militer Myanmar dan membatasi kontak diplomatik.
Namun, Min Aung Hlaing justru berencana mengirim tim negosiasi tingkat tinggi ke AS untuk membahas tarif tersebut dan meminta pencabutan sanksi ekonomi. Ia berdalih, sanksi tersebut menghambat kepentingan bersama dan kemakmuran kedua negara. Lebih jauh, ia bahkan memuji kepemimpinan Trump dan menyamakan klaim kecurangan pemilu di AS dengan situasi di Myanmar.
Related Post
Klaim kecurangan pemilu di Myanmar, yang digunakan sebagai justifikasi kudeta oleh militer, telah dibantah oleh pengamat internasional. Pemilu yang dimenangkan Aung San Suu Kyi dan partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, dinilai bebas dan adil. Kudeta yang dilakukan militer mengakhiri periode demokrasi selama 10 tahun dan menjerumuskan negara tersebut ke dalam kekacauan. Suu Kyi sendiri kini mendekam di penjara dengan hukuman 27 tahun. Reaksi Min Aung Hlaing terhadap surat Trump ini pun menuai kontroversi dan menimbulkan pertanyaan akan strategi politik junta militer Myanmar.
Tinggalkan komentar