Redaksibengkulu.co.id mengabarkan, di tengah lonjakan penyaluran Liquefied Petroleum Gas (LPG) subsidi 3 kilogram, atau yang akrab disebut "gas melon", pemerintah kini bergerak cepat memperkuat sistem pendataan. Langkah ini diambil untuk memastikan distribusi energi vital tersebut benar-benar sampai ke tangan masyarakat yang berhak dan menekan potensi penyalahgunaan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi garda terdepan dalam upaya pembenahan tata kelola ini. Mereka tengah intensif memperkuat basis data penerima LPG 3 kg, sebuah langkah krusial untuk menekan potensi penyalahgunaan dan memastikan subsidi tepat sasaran. Pembenahan data ini diharapkan menjadi kunci efisiensi dalam penyaluran barang bersubsidi yang kian masif.
Data menunjukkan, proyeksi penyaluran LPG 3 kg hingga akhir tahun 2026 diperkirakan mencapai angka fantastis 8,677 juta ton, melampaui 108,46 persen dari kuota yang ditetapkan. Menanggapi tren peningkatan konsumsi ini, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 telah mengalokasikan kuota volume LPG 3 kg yang lebih besar, yakni 8,9 juta ton, naik signifikan dibandingkan kuota APBN 2026.
Also Read
Transformasi sistem pendistribusian LPG subsidi ini sejatinya telah bergulir sejak 1 Maret 2023, terbagi dalam dua tahapan strategis. Tahap pertama berfokus pada pendataan komprehensif pengguna LPG 3 kg ke dalam sistem berbasis web, yang kemudian menjadi dasar bagi pelaksanaan pembelian. Selanjutnya, tahap kedua melibatkan pemadanan data dan pensasaran pengguna LPG tertentu, sebuah upaya untuk mengoptimalkan efisiensi dan menekan laju konsumsi LPG tahunan agar lebih terkendali.
Dengan langkah-langkah progresif ini, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem distribusi LPG 3 kg yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan, memastikan bahwa subsidi energi benar-benar dinikmati oleh mereka yang membutuhkan.
