Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) secara tegas menyuarakan permintaannya kepada pemerintah. Mereka mendesak agar Pertashop diberikan kesempatan untuk turut serta menyalurkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, sebuah langkah yang saat ini belum diizinkan karena Pertashop hanya diperbolehkan menjual BBM nonsubsidi.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat HPMPI, Steven, mengungkapkan bahwa Pertashop memiliki jaringan distribusi yang sangat luas dan telah menjangkau berbagai pelosok negeri. Dengan sekitar 6.500 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia, Steven meyakini potensi besar Pertashop untuk membantu pemerintah dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.
Dalam audiensi dengan Komisi XII DPR pada Selasa (8/9/2026), Steven secara lugas menyampaikan harapannya. "Untuk rekan-rekan wilayah Pertashop yang memungkinkan dan memenuhi kriteria, mohon sekiranya dapat diizinkan dibukakan peluang menjadi SPBU Kompak ataupun menjadi SPBU menjadi lembaga penyalur," ujarnya. Permintaan ini muncul di tengah lonjakan harga BBM nonsubsidi yang signifikan, menciptakan disparitas harga yang mencolok dengan BBM bersubsidi.
Also Read
Kondisi tersebut, menurut Steven, telah membuka celah bagi maraknya penjualan BBM bersubsidi secara eceran yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, ia mendesak DPR untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar segera menertibkan praktik penjualan BBM eceran ilegal tersebut. "Penertiban eceran. Karena sudah ada jaringan kami, Pimpinan, di seluruh wilayah pelosok Indonesia. Kenapa tidak dimanfaatkan? Sebab kehadiran kami tentunya membawa hal-hal positif bagi daerah di mana kami berada. Harap ini menjadi pertimbangan, Pimpinan," tegas Steven, menekankan peran positif Pertashop.
Lebih lanjut, Steven juga menyerukan pentingnya pembahasan lintas kementerian dan sektor untuk menjamin keberlanjutan usaha Pertashop. Kekhawatiran muncul setelah beredar rumor mengenai rencana pembentukan ‘Koperasi Desa Merah Putih’ oleh kementerian lain, yang dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih fungsi. "Kami harapkan adalah lintas kementerian dan juga lintas sektor… Karena kita menghindari adanya tumpang tindih, akan lebih baik kalau kita bisa kombinasi, kolaborasi," pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya sinergi daripada duplikasi dalam upaya penyaluran subsidi.
