Redaksibengkulu.co.id – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberlakukan kebijakan wajib pesan tiket penyeberangan secara online melalui aplikasi atau situs Ferizy. Langkah tegas ini bertujuan untuk memberantas praktik percaloan dan memastikan keamanan serta ketertiban layanan penyeberangan.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menjelaskan sistem digital Ferizy yang telah berjalan sejak 2020, menawarkan transparansi, kemudahan akses, dan integrasi data yang akurat antara pengguna dan operator. "Sistem reservasi ini mencatat dan memverifikasi seluruh transaksi, meningkatkan efisiensi dan melindungi pengguna dari transaksi ilegal seperti percaloan," tegas Heru dalam keterangan resminya.
Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada 2 Juli 2025, yang menewaskan 18 orang dan menghilangkan 17 lainnya dari total 65 penumpang, semakin menguatkan urgensi kebijakan ini. Heru menekankan pentingnya data penumpang yang akurat dalam manifes, dokumen hukum krusial untuk klaim asuransi dan perlindungan hukum dalam keadaan darurat. "Penumpang yang membeli tiket dari calo atau menggunakan data fiktif berisiko tak tercatat dalam manifes dan kehilangan hak atas asuransi," imbuhnya.
Related Post
Dalam rapat evaluasi dan kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Pelabuhan Ketapang, Direktur Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran Perhubungan Laut, Capt. Hendri Ginting, mendesak peningkatan pengawasan kelayakan kapal dan inspeksi lapangan rutin, bukan hanya mengandalkan pemeriksaan administratif tahunan. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, menyebut tragedi KMP Pratama Jaya sebagai cerminan kegagalan sistemik dan menekankan prioritas keselamatan warga negara dalam kebijakan transportasi.
Komisi V juga menyoroti pentingnya sinergi antar lembaga dan peningkatan kualitas layanan pelabuhan. Mereka mengapresiasi kesiapan ASDP dalam operasi SAR dan keterbukaan dalam evaluasi, namun tetap menuntut konsistensi penerapan SOP keselamatan dan peningkatan infrastruktur terminal.
ASDP menyambut baik masukan tersebut dan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan, mulai dari digitalisasi tiket hingga edukasi pengguna jasa. Kerja sama dengan kepolisian, KSOP, dan otoritas pelabuhan juga diperkuat untuk memberantas percaloan. Langkah ini memastikan layanan yang adil dan profesional bagi seluruh pengguna jasa penyeberangan.
Tinggalkan komentar