Redaksibengkulu.co.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto mengumumkan rencana ambisius pemerintah untuk memperkuat sektor kelautan nasional. Mulai tahun depan, ribuan kapal nelayan modern akan dibangun dan didistribusikan kepada para nelayan lokal. Pengumuman ini disampaikan Prabowo dalam acara Syukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Jawa Timur, pada Sabtu (19/9/2026), menegaskan komitmennya untuk menjadikan nelayan Indonesia sebagai tuan di perairan sendiri dan memberantas pencurian kekayaan laut oleh pihak asing.
Prabowo menyoroti kondisi memprihatinkan perairan Indonesia saat ini. Menurutnya, setiap malam, puluhan ribu kapal nelayan asing secara ilegal memasuki wilayah kedaulatan maritim Indonesia, mengeruk sumber daya laut tanpa izin. "Tanah air kita, yang laut adalah tiga perempat daripada negara kita, puluhan ribu kapal-kapal asing tiap malam berada di laut Indonesia. Puluhan ribu kekayaan laut kita diambil," tegas Prabowo, menggambarkan skala kerugian yang diderita negara.

Inisiatif pembangunan kapal ini diharapkan menjadi jawaban atas masalah tersebut. Dengan armada baru, nelayan Indonesia akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengeksplorasi dan mengelola potensi laut mereka sendiri. Prabowo juga mengakui adanya "utang" pemerintah terhadap nelayan. "Nelayan yang memerlukan bantuan yang tidak pernah dibantu selama 81 tahun Indonesia merdeka, kita sekarang akan mengurus nelayan-nelayan Indonesia," ujarnya, menekankan bahwa program ini adalah bentuk penebusan dan pemberdayaan yang telah lama dinanti.
Also Read
Lebih dari sekadar pemberdayaan nelayan, program ini juga merupakan bagian integral dari strategi pemerintah untuk mencapai swasembada pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Prabowo menekankan filosofi kerjanya yang berorientasi pada kecepatan dan hasil nyata. "Fokus kita adalah kerja, kerja, kerja. Kerja dengan cepat. Rakyat yang lapar tidak bisa menunggu. Petani yang butuh pupuk tidak bisa menunggu," pungkasnya, menggarisbawahi urgensi dalam setiap kebijakan yang diambil.



