Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Di tengah gejolak harga minyak dunia yang terus merangkak naik, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dengan memutuskan untuk tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, yang berlaku mulai 1 April 2026. Keputusan ini disambut positif oleh berbagai pihak, termasuk Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Hamka B Kady, yang melihatnya sebagai upaya mitigasi risiko dan dinamika global. Hamka juga menyerukan ketenangan di masyarakat, menghindari pembelian BBM berlebihan yang bisa memicu antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Hamka B Kady secara khusus menyoroti keberanian Presiden Prabowo Subianto dalam mempertahankan stabilitas harga BBM nasional. "Di tengah situasi geopolitik yang memicu krisis dan lonjakan harga energi di banyak negara, keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM nasional adalah langkah yang tidak mudah dan patut diapresiasi," ujar Hamka, seperti dikutip Redaksibengkulu.co.id pada 4 April 2026.
Apresiasi juga disampaikan Hamka kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, atas evaluasi berkala terhadap dinamika harga energi global. Menurutnya, kebijakan yang pro-rakyat, terutama bagi kelompok rentan, adalah prioritas. "Kabar baiknya, Indonesia telah berhasil menemukan sumber minyak mentah baru di luar wilayah Timur Tengah, yang secara signifikan memperkuat cadangan dan memastikan stok BBM dalam negeri berada dalam kondisi sangat aman," terang legislator asal Sulawesi Selatan tersebut.
Namun, di balik keputusan strategis tersebut, ada pekerjaan rumah besar yang menanti. Hamka B Kady menegaskan bahwa pembenahan sektor transportasi publik menjadi krusial sebagai strategi jangka panjang untuk menekan konsumsi BBM nasional. Ia menekankan, perbaikan menyeluruh sistem transportasi umum oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) adalah kunci utama mengurangi ketergantungan masyarakat pada kendaraan pribadi dan mengoptimalkan efisiensi energi secara nasional.
"Minimnya pembenahan transportasi publik, terutama di wilayah perkotaan, masih menjadi perhatian serius," ungkap Hamka. Ia berargumen bahwa negara-negara yang terpaksa membatasi penggunaan BBM dengan berbagai kebijakan ketat seringkali adalah negara dengan sistem transportasi umum yang kurang memadai. Sebaliknya, negara dengan infrastruktur transportasi publik yang baik cenderung lebih fleksibel dalam mengatur tarif atau cadangan BBM mereka.
Oleh karena itu, Hamka mendesak pemerintah pusat, khususnya Kemenhub, untuk segera membenahi transportasi umum. Tujuannya jelas: meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan publik, sekaligus mempermudah mobilitas di perkotaan. "Langkah ini bukan hanya sekadar perbaikan infrastruktur, melainkan solusi fundamental untuk menekan konsumsi BBM secara berkelanjutan," tegasnya.
Mengambil contoh Jepang, Hamka menjelaskan bagaimana negara tersebut berhasil membentuk budaya masyarakat yang gemar menggunakan transportasi publik. Pendekatan ini, dikombinasikan dengan inovasi dan efisiensi teknologi yang gencar, terbukti sangat efektif dalam menekan konsumsi BBM.
Korea Selatan juga menunjukkan keberhasilan serupa dengan pengembangan sistem transportasi publik modern yang terintegrasi. Jaringan kereta bawah tanah (subway), bus cepat, hingga kereta antarkota telah menjadi tulang punggung mobilitas warga, khususnya di metropolitan seperti Seoul. Dengan fasilitas yang nyaman, jadwal yang tepat waktu, dan tarif yang terjangkau, masyarakat secara alami beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum, yang pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap penurunan konsumsi BBM.
