Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya angkat bicara menanggapi berbagai sorotan publik dan parlemen terkait kualitas belanja negara. Ia menegaskan bahwa evaluasi kinerja fiskal tidak bisa hanya berpatokan pada besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, melainkan harus dilihat dari perspektif yang lebih luas dan mendalam.
Purbaya menjelaskan, kesehatan fiskal yang berkelanjutan harus ditinjau secara komprehensif. Ini mencakup defisit anggaran, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta kapasitas pemerintah dalam menjamin keberlanjutan pembayaran utang. Ia menambahkan, dua indikator utama yang sering digunakan adalah rasio defisit terhadap PDB dan rasio utang terhadap PDB, di mana posisi Indonesia saat ini masih dianggap relatif aman. "Defisit kita tahun ini sampai sekarang masih 0,9%, walaupun angkanya 2,85% (outlook). Rasio utang masih sekitar 40%," ujar Purbaya kepada Redaksibengkulu.co.id dalam sebuah wawancara khusus di Jakarta, Kamis (10/9/2026). Ia membandingkan dengan standar Uni Eropa yang menetapkan batas defisit 3% dan rasio utang 60% terhadap PDB.
Lebih lanjut, Purbaya menekankan bahwa besarnya alokasi anggaran tidak serta merta menjadi penentu utama kesehatan fiskal. Yang lebih krusial adalah sejauh mana belanja tersebut berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, ia merujuk pada pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 yang mencapai 5,61%. Dari angka tersebut, kontribusi terbesar justru berasal dari konsumsi rumah tangga, disusul investasi, dan barulah belanja pemerintah yang hanya menyumbang sekitar 1,3%. "Saya hitung, itu dari 5,61% waktu itu, yang saya ingat angkanya itu sekitar 2,9% dari belanja masyarakat, belanja rumah tangga, 1,9% dari investasi, belanja pemerintah hanya 1,3%," jelasnya. Oleh karena itu, Purbaya mengaku tidak terlalu khawatir jika belanja pemerintah tidak menjadi kontributor terbesar.
Also Read
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah Redaksibengkulu.co.id menunjukkan, konsumsi pemerintah memang mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2026. Pada kuartal I, konsumsi pemerintah tumbuh 21,81% secara tahunan, menjadi komponen pengeluaran dengan pertumbuhan tertinggi. Tren ini berlanjut di kuartal II dengan pertumbuhan 15,97%. Kementerian Keuangan menjelaskan, percepatan belanja barang dan belanja pegawai, termasuk untuk program-program strategis seperti Makan Bergizi Gratis, Desa Nelayan, dan Sekolah Rakyat, menjadi pendorong utama realisasi belanja pusat yang mencapai Rp1.298,6 triliun hingga semester I-2026, tumbuh 29,4%
