Redaksibengkulu.co.id, Jakarta – Sebuah kabar mengejutkan datang dari sektor Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ekspor. PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) diklaim telah berhasil mengelola devisa senilai US$10,5 miliar hanya dalam kurun waktu satu bulan lebih beroperasi. Klaim fantastis ini disampaikan langsung oleh Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, yang juga menjelaskan di balik capaian tersebut.
Rosan Roeslani menjelaskan, angka devisa sebesar itu merupakan buah dari implementasi sistem integrasi data ekspor yang mulai berjalan sejak 1 Juni 2026. Sistem ini dirancang untuk mengonsolidasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga, seperti Bea Cukai, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian ESDM, guna memantau aktivitas ekspor secara menyeluruh.
"Jadi kita mulai dari 1 Juni sampai Juli, tepatnya per minggu lalu, kita sudah bisa menarik data dari semua instansi atau kementerian," ungkap Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).
Also Read
Sebelumnya, data ekspor tersebar di masing-masing instansi tanpa adanya konektivitas yang memadai. Kini, seluruh informasi krusial, mulai dari volume ekspor, pelabuhan keberangkatan, pembayaran bea dan pajak, hingga harga yang dilaporkan oleh eksportir, dapat dipantau dalam satu platform terintegrasi.
Salah satu temuan signifikan yang berhasil diungkap pemerintah melalui sistem ini adalah adanya selisih harga yang cukup besar pada ekspor produk kelapa sawit. Rosan memaparkan, selama ini terdapat perbedaan mencolok antara harga yang dilaporkan eksportir (declared price) dengan harga acuan atau indeks pasar.
"Nah, jadi sekarang kita bisa menarik data itu semua, kemudian kita bisa, kemudian kena platform kita, kita bisa melihat bahwa yang namanya contohnya ya, tadi RBD Olein atau Kelapa Sawit. Biasanya itu antara declared price, jadi harga yang dideklarasi pada saat penjualan itu, dan indeks itu selama ini ternyata selalu ada gap," jelasnya.
Berkat penerapan sistem pemantauan ini, Rosan mengklaim selisih harga tersebut kini mulai menyempit secara signifikan. Pemerintah juga telah melengkapi sistem dengan fitur peringatan dini (alert system) yang akan aktif jika terdeteksi indikasi perbedaan data atau harga yang tidak wajar.
"Nah, sekarang semenjak kemarin kita mulai berlakukan, gap yang tadinya average kurang lebih 30% lebih itu, sekarang sudah dengan indeks ini sudah berdekatan. Sudah sangat berdekatan, gitu ya," imbuh Rosan.
Pada tahap awal implementasi, fokus evaluasi masih diarahkan pada tiga komoditas utama: batu bara, kelapa sawit, serta ferroalloy beserta produk turunannya. Apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian atau anomali data, informasi tersebut akan segera diteruskan kepada instansi terkait untuk ditindaklanjuti.
"Jadi dengan itu kita tahu dari dermaga mana saja mereka berjalan, kemudian volumenya berapa, pembayaran beanya berapa, pajaknya berapa. Nah, jadi kita bisa bandingkan, oh kok ada gap-gap di sini. Nah ini yang kita bisa dapatkan datanya dan kita kasih alert ke misalnya, oh ke Bea Cukainya, atau ya ke Kementerian Keuangan, atau ke Kementerian ESDM, atau Kementerian Perdagangan," pungkas Rosan.
