Redaksibengkulu.co.id – Menjelang perayaan Idul Adha yang dinanti-nantikan umat Muslim, muncul pertanyaan umum di kalangan masyarakat mengenai status pajak pembelian hewan kurban. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya memberikan kepastian, menegaskan bahwa transaksi jual beli hewan ternak untuk kurban dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Informasi penting ini disampaikan langsung oleh DJP melalui akun Instagram resminya, menjawab keresahan publik sekaligus memberikan kejelasan di tengah lonjakan aktivitas perdagangan hewan ternak seperti sapi, domba, dan kambing. Kebijakan pembebasan PPN ini berlaku untuk impor dan/atau penyerahan hewan ternak yang ditujukan untuk keperluan kurban.
"Kabar baiknya untuk #KawanPajak, impor dan/atau penyerahan hewan ternak untuk kurban ini mendapatkan fasilitas PPN Dibebaskan," demikian bunyi keterangan resmi DJP di Instagram, sebagaimana dipantau oleh redaksibengkulu.co.id pada Rabu (27/6). Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung kelancaran ibadah kurban masyarakat.
Meski demikian, fasilitas pembebasan PPN ini tidak serta-merta berlaku untuk semua hewan. DJP menetapkan beberapa kriteria ketat yang harus dipenuhi agar hewan ternak tersebut memenuhi syarat. Hewan kurban wajib dalam kondisi sehat, memiliki organ dan kemampuan reproduksi yang baik, berusia antara 2 hingga 4 tahun, serta bebas dari segala bentuk cacat genetik maupun fisik.
Untuk memastikan kepatuhan terhadap standar tersebut, DJP mewajibkan adanya bukti resmi. Bagi transaksi hewan ternak di dalam negeri, kondisi sehat dan kelayakan hewan harus dibuktikan dengan Sertifikat Veteriner resmi. Sementara itu, untuk hewan ternak yang diimpor, diperlukan sertifikat kesehatan dan asal ternak yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang di negara asal. Ini bertujuan untuk menjamin kualitas dan kesehatan hewan kurban yang akan disembelih.
Dengan adanya penjelasan dari DJP ini, diharapkan masyarakat dapat melaksanakan ibadah kurban dengan lebih tenang dan yakin, tanpa perlu khawatir mengenai beban pajak tambahan. Kebijakan ini sekaligus mendukung kelancaran distribusi hewan kurban di seluruh wilayah Indonesia.
